TELECONFERENCE LAPAS SLEMAN : KEGIATAN DEKLARASI PELAYANAN PUBLIK PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEG

Rabu (06/03) Lapas Sleman melaksanakan teleconfarance terkait dengan pelaksanaan Deklarasi Pemberian Hak Remisi, Integrasi Narapidana, dan Anak serta Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-55.

Deklarasi ini di hadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokras, Ketua Ombudaman RI, Ketua BNPT, Pejabat Kumham Pusat dan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, serta mitra kerja lainnya. Pada kesempatan dan acara yang sama pula, Lembaga pemasyarakatan kelas IIb Sleman sendiri dihadiri oleh Perwakilan dari Polres Sleman, Perwakilan dari Kodim Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, seluruh Pejabat Struktural Lapas Sleman, Staf Lapas Sleman, serta dihadiri oleh perwakilan Warga Binaan dan keluarganya,

Dalam telecoferance, Pihak Lapas Klas IIA Cibinong sebagai pusat penyelenggara menampilkan Kegiatan Menteri Hukum dan HAM RI yang didampingi oleh Kepala Lapas Klas IIA Cibinong untuk berkunjung mengelilingi beberapa area Layanan Publik serta lokasi bimbingan kerja lapas diantaranya Peternakan Sapi, ayam petelur, serta pembesaran bibit ikan lele yang ada di Lapas Klas IIA Cibinong.

Acara deklarasi dibuka oleh Ditjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budiutami yang menegaskan “Bahwa adanya kegiatan Deklarasi ini untuk memastikan petugas memberikan pelayanan dengan baik, tidak ada pungutan liar serta tindakan diskriminasi terhadap WBP dalam memperoleh hak – hak nya.”

Tentu yang sangat di tunggu adalah sambutan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam sambutannya, Yasona mengatakan “Saya katakan pada jajaran bahwa kita perlu reform dan Pemasyarakatan menanggapinya dengan menjadikan hal ini sebuah momentum untuk melakukan perubahan secara menyeluruh,” tegas Menkumham, Yasonna H. Laoly, Ia mengingatkan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak akan terasa dampak dan manfaatnya jika tidak menggarap secara serius sektor pelayanan publik. Kini semua proses Pemasyarakatan dapat dipantau dan secara realtime selalu terupdate penanganannya, termasuk dalam pemberian hak narapidana.

Selain itu, Yasona menambahkan “Unit Pelaksana Teknis yang telah mendapatkan predikat WBK kita dorong untuk masuk WBBM dan tetap menjaga integritas serta melakukan pekerjaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.”




Artikel Terkait

Comments (3)

    komentar Facebook sedang dipersiapkan